Employee Relations Chapter 5 : The Role of Government

Chapter 5

The Role of Government

Liberalisme

Liberalisme adalah ideologi atau paham  yang meyakini pasar adalah dassar dari regulasi. Tiap individu dianggap rasional dan secara rata memiliki bargaining power di pasar dengan pembeli. Free bargaining power kolektif disebut voluntarisme. Voluntarisme juga dikarakteristikkan sebagai sistem berbasis otonomi mutual dari pemerintah industrinya sendiri.

Corporatism

Koporatisme adalah ideologi yang memiliki perbedaan persepsi yang sangat besar mengenai konsekuensi memperbolehkan pasar beroperasi secara bebas. Paham liberal yang memiliki pengambilan keputusan dengan kompetitif dan desentralisai akhirnya terpaksa tidak efisien, tidak nyaman, bahkan khususnya pemerintah tidak dapat memprediksi maupun mengontrol. Dari ideologi tersebut, pemerintah berusaha untuk memperkenalkan :

Ø      Mekanisme pengambilan keputusan yang mengintegrasi modal, tenaga kerja dan pemerintah biasanya melalui berbagai proses pertukaran dan penawaran.

Ø      Intitusi politik yang memfasilitasi diskusi dan pengambilan keputusan, sebagian untuk respon ekonomi, , industri, dan kebijakan sosial seperti peertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan stabilitas harga.

Pemertintah dan Perekonomian

Pemerintah dapat memiliki range ekonomi, obyektif dan ideologi, yang dapat mempengaruhi obyektif yang dapat dipilih untuk dicapai. Prioritasnya adalah untuk mencanangkan metode yang digunakan untuk pencapaian mereka. Untuk beberapa lembaga pemerintah, memiliki obyektif yang sama dengan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan surplus perdagangan.

Bargaining power partai dapat pula mempengaruhi kebijakan pemerintah yang terkait ketenagakerjaan, nilai suku bunga dan valuta asing, inflasi dan pajak.

Pendekatan Keynesian

Secara umu, pendekatan ini mengasosiasikan pencapaian penyerapan tenaga kerja dan manajemen permintaan agregat atau spending power dalam ekonomi u8ntuk mencapai tujuan.

Moneterisme

Moneterisme cenderung pada stabilitas harga dan kompetitif internasional, dibanding penyerapan tenaga kerja.  Pendekatan biasanya salah satu karakteristiknya yaitu kekuatan pembelian yang identik dengan ‘much money’ untuk beberapa barang dan jasa.

Solusi untuk megelola level agregat namun berpengaruh dalam sisi suplai pasar, dan sebagian untuk meningkatkan kapasitas produksi ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa. Penggunaan kontrol supply of money atau kemampuan pembelian.

Pengukuran untuk peningkatan kapasitas produksi diantaranya :

Ø      Menciptakan insentif kerja

Ø      Merangsang investasi dalam kapasitas produksi

Ø      Menstimuli private enterprise

Ø      Meningkatkan kualitas suplai tenaga kerja

Ø      Meregulasi kembali pasar tenaga kerja

Ø      Mengurangi pajak perusahaan

Ø      Privatisasi aktivitas sektor publik

Solusi yang tersedia melalui gabungan inisiatif sisi suplai dan kebijakan pasar tenaga kerja aktif diantaranya :

Ø      Pengembangan kualitas dan kekuatan tenaga kerja

Ø      Menjamin keahlian yang dimiliki tenaga kerja yang dibutuhkan dalam aktivitas ekonomi

Ø      Mengembangkan layanan yang menekankan pada pencarian kerja dan kesesuaian keahlian.

Peran Pemerintah Sebagai Legislator dalam Konteks Legal

Karakteristik Liberal :

Liberalisme Individu	Liberal Kolektif
Mempercayai kapasitas individu untuk mengamati setelah ketertarikan mereka sendiri dalam situasi pasar, mrmasukkan individu dan hubungan kontekstual dengan manajer.	Meyakini efisiensi dan efektivitas mekanisme pasar namun mengakui hasil pasar yang diasosiasikan dengan individualisme yang mendukung manajer memberikan keseimbangan bargaining power dan mereka dapat masuk pada organisasi kolektif dan determinasi kolektif dalam kontrak tenaga kerja.

Dickens dan Hall (1995) untuk fokus pada susunan hubungan dan untuk memiliki mencari perbedaan antara lagislatsi yang menekankan pada regulasi :

Ø      Employer Work Relation

Ø      Employer-Union Work Relation

Ø      Union-Member Relation

Individual Employment Relationship

Peraturan upah minimum dan regulasi jam kerja diantara provisi terkait proteksi karyawan dari ketidakadilan pemecatan.

Trade Unions dan Proses Kolektif

Serikat kerja diizinkan eksis untuk mengamati regulasi hubungan karyawan dengan manajer melalui negosiasi dan mengambil tindakan industrial dari sengketa perdagangan yang sah.

Anggota Serikat Kerja

Individu secara umum memiliki hak untuk bergabung atau tidak bergabung dan tidak didiskriminasi karena bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja. Anggota serikat pekerja juga memilikihak untuk ambil bagian pada pemungutan suara sebelum serikat pekerja mengambil tindakan industrial melawan manajer perusahaan dan aksi ini harus dengan pertimbangan sengketa perdagangan.

Information and Consultation

Industrial Action

Serikat dapat mengambil langkah hukum industri yang membuat terjadinya sengfketa perdagangan dan kebutuhan legislasi prosedural telah dipenuhi sebagian atau yang terkait dengan pengambilan suara yang melibatkan anggota.

Advisory, Conciliation, Arbitration Service

Code Practice on Grievance and Dicilinary Prosedures yang ada :

Ø      Arbitration

Dimana pihak-pihak meminta pada pihak ketiga untuk memutuskan, seperti menghakimi, perselisihan antara kedua belah pihak dimana mereka sudah tidak mampu lagi menyelesaikannya dan keduanya setuju untuk mematuhi hasilnya.

Ø      Conciliation

Dimana terjadi perselisihan antara pihak-pihak, keduanya meminta untuk membantu mereka untuk datang membuat persetujuan.

Ø      Mediation

Suatu waktu diantara dua proses diatas dan terdiri pihak ketiga datang dengan rekomendasi untuk pihak-pihak dan bagaimana perselisihan itu disolusikan.

Mengembangkan organisasi dan hidup kerja melalui hubungan ketenagakerjaan yang lebih baik, terdapat lima topik, yaitu :

1. Keefektifan tempat kerja dan produktivitas
2. Dukungan pada bisnis kecil
3. Individu dan working life
4. Kesamaan dan keberagaman
5. Mengelola perubahan dalam sektor publik